Indonesia memang bukan negara Islam, tetapi sebatas agama mayoritas di negara ini. Tetapi peraturan yang dibuat sejak zaman dulu selalu melalui pendapat para ulama dan tidak lepas dari ajaran Islam. Sejarah kemerdekaan pun tidak lepas dari para ulama dan para pejuang yang beragama Islam.
Bahkan dalam pencetusan butir-butir dalam Pancasila pun tidak lepas dari pendapat para ulama, lalu tercipta lah sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sedangkan pada saat ini peraturan dan ketentuan negara sepertinya semakin jauh bahkan seperti menghindari ajaran Islam.
Ketua pimpinan pusat muhammadiyah, Dr. H. Anwar Abbas mengingatkan pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan aktifitas ekonomi yang bersifat religius dan tidak boleh sekuler yang hanya mencari profit semata. Hal ini diamanatkan secara jelas dalam pancasila.
Sistem ekonomi yang berdasar dalam pancasila, dimana sila pertamanya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar untuk memimpin ke jalan benar, adil, baik, jujur dan persaudaraan.
“Disini saya lihat letak masalahnya, saat ini banyak sekali orang yang menyatakan dirinya pancasila tetapi dalam kehidupan sehari-hari tampak sekali pancasila itu hanya ada di bibir mereka, sementara fakta dan realitanya pandangan mereka dan ekonomi kita sekarang sudah sangat liberalistik dan kapitalistik sekali.
Dimana hukum yang berlaku adalah survival of the fittest sehingga rakyat lapisan bawah benar-benar dibuat tidak berdaya.”kata Abbas dalam webminar nasional, economic out look 2021 “menjawab ketidakpastian ekonomi; posisi dan peran stateegis muhammadiyah” pada selasa (12/1).
Untuk itu ditambahkan Abbas, supaya tercipta keadilan ekonomi yang diinginkan di Indonesia kita harus mengikuti arahan Bung Hatta. Menurut Hatta harus membangun suatu masyakat yang melaksanakan keadilan ilahi yaitu keadilan yang setinggi-tingginya karena dalam masyarakat seperti itulah keadilan sosial dalam arti yang sebenarnya akan dapat terwujud dan diwujudkan.