Sederet Bukti Gelombang PHK di RI Makin Jelas

Kalangan pengusaha menyebut situasi saat ini dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Pemerintah dan pekerja harus saling bekerja sama karena ada ‘bahaya’ yang mengintai.

‘Bahaya’ yang dimaksud adalah efek domino dari tekanan ekonomi yang menumpuk, dan dikhawatirkan berujung pada pemutusan hubungan kontrak kerja, bahkan PHK secara besar-besaran karena situasi makin tidak kondusif.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, selama 2 tahun, sektor usaha harus tiarap akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan produksi terhenti, sementara beban biaya tetap harus dibayarkan. Akibatnya, kata dia, efisiensi termasuk merumahkan hingga memangkas (PHK) karyawan jadi langkah yang ditempuh perusahaan.

“Selama 2 tahun kita tiarap, tidur nyenyak. Sekarang, pandemi hampir berakhir, sudah mulai recovery. Tapi, harus menghadapi tantangan lagi. Ada badai BBM. Ini menjadi faktor yang bisa mengganjal produktivitas,” kata Nurjaman dilansir dari laman CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/10/2022).

“Kelangsungan produksi dihadapkan biaya tinggi lagi. Harga bahan baku akan naik, bahan penolong naik, juga bahan lainnya,” tambah dia.

Kenaikan biaya-biaya produksi, ujar Nurjaman, akan menggerus pendapatan. Di saat bersamaan, kenaikan harga baku akan memicu kenaikan harga jual.

“BBM naik, harga jual naik. Mau nggak mau ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang akan mengurangi pembelian. Akibatnya, stok barang akan tinggi,” kata dia.

Jika stok barang masih banyak, akan menahan laju produksi perusahaan. “Akibatnya, mau nggak mau terjadi efisiensi, pengurangan karyawan. Siklusnya seperti itu,” kata Nurjaman.

Karena itu, ujarnya, dibutuhkan solusi untuk mencegah perusahaan melakukan efisiensi. Di mana, korban efisiensi pertama yang paling cepat tentunya adalah karyawan.

“Kami tidak ingin gelombang PHK terjadi. Tapi, memang sekarang sudah ada. Sudah ada riak. Biasanya, dimulai dengan memutus karyawan kontrak dulu, baru kemudian PHK karyawan tetap. Ini harus dicegah, jangan sampai jadi gelombang PHK. Karena efisiensi itu memang tidak bisa dihindari,” kata Nurjaman.

“Situasinya riskan dan memang sulit dikendalikan. Tapi, kami mengimbau perusahaan, tidak hanya di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia, jangan dulu melakukan PHK. Tapi kan itu saran kami. Karena itu, semua pihak harus turun tangan,” tambahnya.

Dia berharap, PHK menjadi keputusan terakhir yang ditempuh perusahaan.

“Kami berharap, pemerintah dan pekerja mau turun kasih solusi, mau berkorban. Semua unsur harus mau supaya yang jelek ini tidak terjadi. Kita harus bekerja sama, nah skema dari pekerja dan pemerintah apa? Kita cari formulanya,” pungkas Nurjaman.